Mengurai Keresahan Orang Tua : Pendidikan Anak di Indonesia, antara Hak dan Privilege

Sebagai orang tua, akhirnya saya tiba juga di fase menyekolahkan anak. Memang usianya baru menjelang 4 tahun, sekolahpun levelnya masih TK A. Namun ternyata kegiatan memilih sekolah di wilayah Jabodetabek tidak sesederhana ketika tinggal di kampung halaman dulu. Begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, di luar kesiapan anaknya sendiri. Selain pertimbangan kurikulum, value yang diusung, dan fasilitas yang disediakan sekolah, ternyata waktu, jarak tempuh dan besarnya biaya justru menjadi pertimbangan utama dalam memilih sekolah anak. Lalu masih ada pertimbangan lainnya. Yaitu, apakah lingkup pergaulan anak nantinya akan membawa anak (dan orang tuanya) pada tuntutan sosial yang tinggi atau tidak.

Banyak hal menggelitik yang saya temui selama perjalanan mencari sekolah anak. Pernah suatu kali, saat Naura sedang mengikuti trial class di sebuah TK bilingual, saya berbincang dengan salah seorang ibu yang juga sedang mengantar anaknya untuk trial class di kelas yang sama dengan Naura. Secara kasat mata dari penampilan luar, gesture dan gaya bicara, kita bisa langsung bisa menebak. Mana orang tua dari kalangan menengah ke atas, mana orang tua dari kalangan menengah ke bawah (tentu saya sendiri masih masuk ke golongan kedua, karena faktor biaya masih menjadi tantangan utama bagi saya dan suami).

Ibu tersebut bercerita, bahwa anaknya mengalami speech delay. Oleh dokter, beliau disarankan untuk mendaftarkan anaknya di playgroup agar kemampuan bicaranya terstimulasi dengan lebih baik. Namun bagian menggelitiknya adalah, ibu tersebut bilang kepada saya, bahwa beliau merasa minder jika nanti harus menyekolahkan anaknya di sana. Ibu tersebut minder karena tidak bisa bicara bahasa Inggris, dan khawatir nanti saat anaknya sudah cas cis cus ngomong, ibunya tidak bisa menanggapi. Beliau khawatir tidak bisa mengimbangi. Dan saya cukup yakin, di luar yang beliau sampaikan tersebut, ada kekhawatiran lain yang disembunyikan, seperti misalnya kahwatir tidak bisa berbaur dengan ibu-ibu lainnya karena perbedaan status sosial. Saya bisa dengan lugas menyatakan hal ini, karena saya pun merasa demikian. Bedanya, saya berusaha menjaga agar mimik muka tetap stay cool walaupun dalam hati sedikit ketar ketir. Khawatir nanti anaknya minta smiggle kit yang harganya bisa sampai jutaan karena melihat teman-teman di sekelilingnya, hahaha. Saya hanya tersenyum, dan menanggapi bahwa tidak perlu minder. Justru harusnya merasa bangga jika nanti anaknya bisa bersekolah di tempat tersebut. Padahal secara umum, TK tersebut bukan termasuk TK internasional kelas elit yang ada di pusat kota. Tapi segitu pun ternyata masih menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi beberapa orang.

Kenapa menggelitik? Karena rasanya menjadi kontradiktif saat seseorang dengan niat dan cita-cita murni menuntut ilmu justru malah dikhawatirkan dengan perasaan minder dan insecure, yang justru dipicu oleh tempat untuk menuntut ilmu tersebut. Terlebih, jika perasaan minder yang muncul disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya materialistik, bukan oleh hal substansial. Setidaknya, merasa insucure karena orang lain terlihat lebih pintar dan berwawasan masih lebih baik daripada minder karena melihat orang lain lebih borjuis secara penampilan. Ilmu bisa kita usahakan dengan belajar agar setidaknya sama pintar dengan orang lain. Namun hal-hal yang bersifat materialistik, tidak mungkin kita memaksakan kondisi harus sama dengan orang lain saat kondisinya memang jelas-jelas berbeda.

Itu baru satu kejadian kecill. Kejadian lainnya masih banyak yang membuat saya berpikir dan justru menjadi perenungan panjang saat melakukan survey dan observasi ke banyak sekolah. Semakin banyak melihat dan mengamati, semakin menyadari bahwa pendidikan yang baik dan layak di Indonesia masih merupakan privilege bagi sebagian besar orang. Dari rincian biaya sekolah saja kita sudah bisa menaksir. Hanya kaum borjuis yang bisa menyekolahkan anaknya di tempat terbaik. Sebutlah tempat terbaik tersebut berkurikulum internasional, staff pengajar yang kompeten dengan jumlah siswa yang ideal tidak melebih kapasitas sehingga guru bisa berfokus pada anak didiknya secara individu, fasilitas sekolah yang lengkap dan memadai bahkan mewah, dan lain sebagainya. Sebagiannya lagi adalah golongan menengah yang sedikit beruntung dan sedikit memaksakan diri. Tidak mampu jika harus menyekolahkan anaknya di sekolah elit, tapi masih bisa mengupayakan untuk bisa masuk sekolah yang termasuk lumayan sampai di atas rata-rata. Sisanya, hanya mampu menyekolahkan anak di sekolah yang biasa-biasa saja, sesuai dengan budget orang tua. Yang penting sekolah. Tidak ada pertimbangan lain.

Padahal sejatinya pendidikan itu point utamanya bukan hanya belajar dan memasukkan ilmu pengetahuan. Namun lebih fundamental dari itu. Bagimana anak mendapatkan lingkungan yang baik untuk proses stimulasi dan pembentukan karakternya, bagaimana ia mendapat lingkungan yang positif dari guru dan teman-temannya untuk memicu semangat belajarnya tanpa harus resah dengan perbedaan status sosial orang tuanya, bagaimana ia bisa mendapatkan tempat kedua yang aman dan nyaman kedua setelah rumahnya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Seorang guru harus menjadi pemimpin yang dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada disekitarnya. Seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Dan seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang.

Sekarang kita tengok. Berapa banyak sekolah yang guru-gurunya makmur dan bisa fokus terhadap muridnya? Berapa tenaga pendidik yang benar-benar kompeten untuk mengajar, agar saat belajar anak-anak justru merasa senang dan terpacu semangatnya, bukan malah merasa terbebani? Berapa sekolah yang memiliki fasilitas memadai untuk media dan bahan ajar dengan layak? Berapa sekolah yang mampu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswanya, bebas dari kasus bully dan pelecehan seksual yang saat ini marak terjadi? Benar bahwa rumah dan orang tua adalah sekolah pertama bagi anaknya. Namun setelah usia sekolah, anak akan lebih banyak terpapar oleh pengaruh dari lingkungan luar, karena ia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah bersama teman-teman dan gurunya. Pertanyaannya, mampukan semua sekolah yang tersedia saat ini menjamin hal tersebut? Benar juga bahwasannya tidak serta merta hanya sekolah elit saja yang mampu mencetak generasi unggul dan SDM berkualitas. Banyak di antaranya justru berasal dari sekolah-sekolah di daerah dengan fasilitas minim. Namun kondisi itu hanya 1 banding dari sekian banyak peristiwa. Ibaratnya kita sendiri adalah siswa. Lebih baik mana, menjadi yang paling bodoh di antara orang-orang pintar, atau menjadi yang paling pintar di antara orang-orang bodoh?

Padahal sejatinya pendidikan adalah hak bagi semua anak. Keberadaannya dijamin oleh negara. Dalam Undang -undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003, disebutkan, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pertanyaannya, apakah benar sistem pendidikan nasional kita sudah merata, baik secara kualitas maupun secara kuantitas? Apa kabar para orang tua yang "rela antri" masuk daftar waiting list jauh-jauh hari (bisa 1-2 tahun sebelum tahun ajaran baru) demi bisa menyekolahkan anaknya di tempat favorit? Tidak akan ada istilah "sekolah buangan" jika pendidikan kita sudah merata. Karena seharusnya, pendidikan adalah hak semua anak yang dijamin oleh negara, bukan privilege semata.

Referensi:

Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional